IDENTIFIKASI KEBIJAKAN TERKAIT PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP DARI EKSTERNALITAS KEBERADAAN INDUSTRI TERHADAP MASYARAKAT (STUDI KASUS: SEKITAR LOKASI PT GUNUNG GARUDA STEEL, DESA SUKADANAU)

Kabupaten Bekasi merupakan lokasi aglomerasi industri terbesar di Indonesia. Dengan pesatnya perkembangan industri tersebut ternyata membawa dampak bagi kehidupan manusia, baik yang bersifat positif maupun negatif. Kebijakan otonomi daerah telah memberikan manfaat besar kepada pemerintah daerah untuk dapat mengelola sumberdaya di daerahnya dan menyelesaikan berbagai persoalan di tingkat daerah, termasuk dampak keberadaan industri terhadap lingkungan hidup baik positif maupun negatif serta dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi industri tersebut. Untuk itu pada tugas akhir ini dilakukan penelitian, guna mengidentifikasi kebijakan terkait upaya perlindungan lingkungan hidup terhadap kesejahteraan masyarakat akibat dari adanya eksternalitas karena keberadaan industri non- berikat di Kabupaten Bekasi. Identifikasi dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data melalui purposive sampling ialah melakukan pengumpulan data terhadap tokoh/ sample tertentu dengan suatu tujuan spesifik. Kriteria evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah problem-oriented analysis atau lebih dikenal dengan analisis yang berorientasi pada masalah yang didasarkan pada sejumlah indikator. Masyarakat memerlukan pelindungan dan jaminan hukum atas hak-hak dasar yang layak diterimanya. Payung hukum bagi perlidungan hak-hak masyarakat dapat berupa peraturan hukum yang berisi segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum pada masyarakat. Hasil analisis menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi belum memiliki kebijakan/ peraturan (perda) yang jelas terhadap perlindungan lingkungan hidup dari berbagai dampak negatif keberadaan industri dan tidak adanya sosialisasi untuk melindungi lingkungan yang jelas terhadap, sehingga masyarakat menganggap tidak adanya perlindungan yang berpihak kepada masyarakat. Keberadaan kebijakan/ peraturan yang ada saat ini dianggap hanya berfokus pada pengelolaan industri bukan pengelolaan terhadap lingkungan. Hasil analisis juga menunjukan bahwa kontribusi positif terhadap kesejahteraan sosial masyarakat terlihat lebih kecil jika dibandingkan dengan kontribusi negatifnya. Hal ini tampak pada beban cost yang harus ditanggung oleh masyarakat lebih besar daripada benefit yang diterima oleh masyarakat.