IDENTIFIKASI KEMAMPUAN KECAMATAN BOJONGMANGU KABUPATEN BEKASI UNTUK MENERAPKAN KONSEP PERTANIAN BERKELANJUTAN

Kecamatan Bojongmangu merupakan salah satu kecamatan dengan potensi pertanian. Meskipun memiliki potensi besar dalam mendukung ekonomi lokal dan ketahanan pangan, saat ini sektor pertanian menghadapi berbagai kendala yang dapat mengancam keberlanjutan pertanian. Hal tersebut terjadi karena kurangnya generasi muda dalam pengelolaan pertanian, kurangnya pengetahuan petani mengenai cara mengelola pertanian, banyaknya hama yang menyebabkan petani mengalami gagal panen, input dan alat-alat pertanian yang kurang terjangkau, juga ketersediaan sarana dan prasaran yang terbatas. Mengingat permasalahan yang terjadi tersebut, diperlukan peningkatan penerapan prinsip-prinsip pertanian berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Kecamatan Bojongmangu Kabupaten Bekasi untuk menerapkan konsep pertanian berkelanjutan berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan pertanian di Kecamatan Bojongmangu dengan menggunakan metode AHP (Analytic Hierarchy Process). Metode ini mendasarkan pada penilaian dari para ahli, tokoh, berkompeten, berpengalaman untuk memberikan pilihan keputusan yang terbaik dari berbagai kriteria dan alternatif. Hasil penilaian pendapat individu dan gabungan dari responden yang diolah menggunakan software expert choice versi 11.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria dan alternatif yang diperoleh adalah kebijakan dan kelembagaan (5 alternatif), sosial budaya (4 alternatif), ekonomi (5 alternatif), teknologi dan infrastruktur (5 alternatif), dan lingkungan (4 alternatif). Hasil pembobotan prioritas pendapat gabungan 5 responden menunjukkan bahwa kriteria kebijakan dan kelembagaan merupakan prioritas relatif pilihan dari responden dengan nilai bobot (31%) kemudian sosial budaya (22%), ekonomi (21%), teknologi dan infrastruktur pertanian (17%), dan lingkungan (9%). Berdasarkan hasil sintesis pembobotan seluruh alternatif dapat diketahui beberapa prioritas utama antara lain: (1) Perlunya pemberdayaan kelembagaan penyuluh tani.(2) Perlu adanya pemberdayaan kelompok tani, (3) Perlu adanya regulasi terkait perlindungan lahan pertanian