IDENTIFIKASI PERAN STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN SAMPAH 3R DI KABUPATEN BEKASI

Kabupaten Bekasi memiliki jumlah penduduk yang tinggi mencapai 3,21 juta jiwa dengan laju mencapai 1,64 persen berdasarkan kurun waktu 2010-2020. Hal tersebut berdampak pada tingginya angka timbulan sampah mencapai 2.250,35 ton/hari. Sebagai upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kabupaten Bekasi memformulasikan Bank sampah pada skala RT/RW dan TPS 3R pada skala Desa. Pada kenyataannya, keberadaan Bank Sampah dan TPS 3R belum dapat di manfaatkan secara maksimal dalam mengurangi sampah. Hal tersebut di akibatkan tidak berkelanjutan-nya pengelolaan sampah 3R. Salah satu penyebab tidak berkelanjutan-nya pengelolaan sampah 3R dikarenakan kurang maksimal-nya peran Stakeholder dalam pengelolaan sampah 3R di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran Stakeholder dalam pengelolaan 3R sebagai upaya menciptakan pengelolaan sampah 3R yang berkelanjutan di Kabupaten Bekasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan metode teknik pengambilan sampe menggunakan snowball sampling. Adapun dalam penentuan wilayah sample dilakukan menggunakan metode pembobotan data hasil monev TPS 3R oleh Bappeda berdasarkan standar aturan dan saran. Berdasarkan hasil analisis terdapat lebih dari 17 Stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan sampah 3R yang di golongkan menjadi 6 (enam) aktor (Hexa Helix) meliputi Pemerintah, Swasta, Masyarakat, Akademisi, Media, dan sistem Hukum/Regulasi. Adapun berdasarkan peran dalam pengelolaan sampah 3R, pemerintah memiliki peran utama sebagai koordinator, swasta memiliki peran utama sebagai fasilitator, masyarakat memiliki peran utama sebagai implementer, akademisi dan media memiliki peran sebagai akselerator, dan sistem Hukum/Regulasi memiliki peran utama sebagai Policy creator yang mengikat peran setiap Stakeholder. Saat ini pengelolaan sampah hanya berdasarkan kesediaan Stakeholder, bukan berdasarkan kewajiban. Lemahnya sistem hukum/regulasi yang mengatur terkait peran Stakeholder dalam pengelolaan sampah 3R mengakibatkan peran setiap Stakeholder dalam pengelolaan sampah 3R belum berjalan secara maksimal yang berdampak pada tidak berkelanjutan-nya Pengelolaan sampah 3R. Sehingga perlunya Aturan/regulasi yang memuat kewenangan, hak dan kewajiban, serta bentuk pertanggungjawaban yang memuat sanksi komprehensif dan proporsional oleh setiap Stakeholder.