MENGIDENTIFIKASI PERAN STAKEHOLDERS DALAM PENYELESAIAN KONFLIK BATAS DESA SUKASARI DAN DESA JAYAMULUA DI KABUPATEN BEKASI

Konflik perbatasan wilayah bisa terjadi karena beberapa alasan, yakni klaim teritorial yang tumpang tindih, sengketa sejarah, pertentangan etnis atau agama, sumber daya alam yang berharga, atau faktor politik. Penelitian ini mengkaji konflik batas Desa antara Desa Sukasari dan Desa Jayamulya di Kabupaten Bekasi yang dipicu oleh klaim kepemilikan tanah di sekitar Situ Rawa Ceper. Desa Jayamulya mengklaim hak atas sebagian tanah di wilayah tersebut, sementara Desa Sukasari bersikeras bahwa Situ Rawa Ceper merupakan bagian dari wilayah mereka. Persaingan untuk menguasai pengelolaan Situ Rawa Ceper, yang memiliki potensi pariwisata, juga memperparah konflik ini. Perbedaan pandangan antara pemerintah Desa dan masyarakat lokal terkait status kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam menjadi permasalahan tambahan. Penelitian ini memfokuskan pada peran stakeholder, termasuk pemerintah daerah, pemerintah Desa, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, dalam mencari solusi yang adil dan berkelanjutan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam tersebut bersama-sama. Isu-isu ini mencerminkan kompleksitas konflik sumber daya alam di wilayah perbatasan Desa dan menjadi fokus utama penelitian ini. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Peran Stakeholder Dalam Penyelesaian Konflik Batas Desa Sukasari dan Desa Jayamulya di Kabupaten Bekasi. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif mengenai konflik batas Desa antara Desa Sukasari dan Desa Jayamulya di Kabupaten Bekasi, pendekatan ini akan berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena konflik tersebut. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa konflik batas Desa antara Sukasari dan Jayamulya terjadi karena pemekaran Desa Jayamulya dan klaim atas tanah di Situ Rawa Ceper sebagai batas Desa. Penyelesaiannya dapat melalui arbitrase, mediasi, atau conciliation, Soekanto (2013), untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan. Peran penting dalam penyelesaian konflik ini dimainkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang dapat bekerja sama dalam program pemberdayaan dan pengembangan Desa untuk memajukan kerjasama antara kedua Desa tersebut.